BP Batam Dikendalikan Pusat, Optimistis Investasi Bakal Melesat

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo mempertahankan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membuat lega para pendukungnya yang tergabung dalam Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Terlebih, presiden yang lebih beken disapa dengan nama Jokowi itu bakal mengendalikan langsung BP Batam yang selama ini di bawah gubernur Kepri.

Penasihat BaraJP Kepri, Wirya Silalahi mengatakan, pihaknya pada Rabu (2/3) lalu bertemu dengan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Medan. “Presiden mengatakan, Batam akan terus dikembangkan supaya lebih mampu bersaing," ujar Wirya melalui layanan pesan singkat, Sabtu (5/3).

Lebih lanjut Wirya menjelaskan, pada pertemuan itu Jokowi membeber capaian-capaian positif di Batam sekaligus beragam persoalannya. Jokowi, kata Wirya, ingin Batam tetap menjadi daerah tujuan investasi.

Karenanya, pemerintah pusat pun akan mengendalikan langsung BP Batam yang sebelumnya bernama Badan Otorita Batam. ”Supaya larinya lebih kencang,” kata Wirya mengutip pernyataan Jokowi.

Sebelumnya memang muncul polemik tentang persoalan Batam. Sebab, pulau industri yang berdekatan dengan Singapura itu berada di bawah dua institusi pemerintah. Yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Wirya lantas mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan saat berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu Luhut membeber nilai investasi di Batam yang sudah mencapai USD 71 miliar atau sekitar Rp 960 triliun.

“Padahal, pada tahun 1971 ketika Otorita Batam berdiri, penduduk Batam hanya 6.000 jiwa. Batam hanya salah satu desa di Kecamatan Belakang Padang, bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau di Provinsi Riau,” tutur Wirya.

Tapi kini, lanut Wirya, Batam sudah menjadi kota nomor 3 terbesar di wilayah Sumatra dengan penduduk di atas 1 juta jiwa. Wirya menegaskan, pendapatan per kapita di Batam juga sudah USD 5.200. “Itu melebihi pendapatan per kapita yang hanya USD 4000,” tuturnya.(ara/JPNN)