BP Migas Bubar, Momentum Bangun Kedaulatan Energi

Sementara pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai keberadaan BP Migas selama ini tidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. "Pada praktiknya, BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing," kata Margarito.

Karena peran yang tidak jelas, lanjutnya, BP Migas justru menjadi kepanjangan tangan kontraktor asing, khususnya dalam hal persetujuan pembayaran recovery cost yang jumlahnya amat besar. Ditegaskannya, sumber daya alam merupakan adalah persoalan besar bagi bangsa Indonesia.

"Pantaskah untuk hal-hal besar seperti ini diserahkan kepada sebuah badan yang tidak jelas tugas dan tanggung jawabnya seperti BP Migas ini? Apakah kualitas sumber daya manusia Kementerian ESDM sudah demikian parahnya, hingga tugas penting seperti ini diserahkan kepada pihak lain?” tanya Margarito. (fas/jpnn)