BP Tapera Gelar Sosialisasi kepada PNS Soal Pengembalian Dana Tabungan Bapertarum

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan kesiapannya untuk mengelola  dana ASN dalam wujud Tabungan Perumahan Rakyat, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada tahap awal operasional, BP Tapera akan melaksanakan tugas untuk mengelola dana yang dialihkan dari Bapertarum-PNS untuk kemudian dikembalikan kepada PNS yang pensiun sejak Mei 2019 berikut Ahli Waris PNS Pensiun yang Dana Taperumnya belum dikembalikan.

Sementara untuk PNS Aktif, Dana eks Bapertarum-PNS akan dikelola sebagai saldo awal Peserta Tapera.

"BKN akan terus mendukung proses pendataan dan pemadanan data PNS Peserta Tapera yang terintegrasi dengan data BKN, karena akurasi data ini sangat penting," seru Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen dalam Zoombinar Sosialisasi Program Tapera dan Persiapan Pengembalian Dana Taperum PNS Pensiun kepada Pemberi Kerja PNS seluruh Indonesia, yang diikuti oleh 81 Kementerian dan Lembaga.

Devi Anantha, Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDM Aparatur, Kemenpan-RB mengatakan pihaknya akan berkolaborasi untuk mewujudkan program Tapera untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Dia juga berharap agar proses pengalihan dana Bapertarum-PNS ke BP Tapera berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami sedang menyiapkan infrastruktur pengalihannya dan terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai skema yang efisien dan efektif. Jika dana sudah dialihkan oleh Tim Likuidasi, BP Tapera akan mulai mengelola dana tersebut. Dana tersebut nantinya akan disalurkan melalui bank pelaksana. PNS Pensiun maupun ahli waris diharapkan dapat menerima dana tersebut setelah dilakukan verifikasi dan validasi dokumen serta kepemilikan rekening bank milik PNS Pensiun," terang Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera, Eko Ariantoro.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendukung proses pengalihan dana Taperum PNS melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan.