JPNN.com 
BP2MI Dorong Gugus Tugas TPPO Lakukan Konsolidasi
"Kami mendorong Bappenas dan Kemenkeu untuk meningkatan alokasi anggaran stakeholder K/L yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi Pelindungan PMI termasuk BP2MI," ujar Dewi.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan upaya Pelindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
“Tidak dapat dihindari praktik penempatan PMI non-prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini. Kami berharap melalui FGD ini kita dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas antarlembaga dalam upaya Pelindungan PMI dan keluarganya," pungkas Afriansyah.
FGD yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022) ini dihadiri perwakilan dari 24 instansi pemerintahan di level pusat yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Komisi IX DPR RI, BP3MI di seluruh Wilayah Indonesia, dan elemen masyarakat sipil yang bergerak dalam isu Pekerja Migran.(fri/jpnn)
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tanggung Jawab Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran In
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Begini Nasib 5 Warga Aceh Korban TPPO di Myanmar
- Bareskrim Tetapkan 1 Tersangka TPPO pada Kasus 699 WNI Dipulangkan dari Myanmar
- SP IMPPI Desak Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Tangani Kasus TPPO di Kamboja
- Advokat Peradi Siap Dampingi Perempuan & Anak Korban Kekerasan Hingga TPPO
- Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Imigrasi Batam Tolak Pengajuan Paspor Sebanyak Ini
- Kasus TPPO Farienjob UNJ, AMJ Minta Kapolri Evaluasi Dirtipidum Bareskrim Polri
