BP2MI Dorong Gugus Tugas TPPO Lakukan Konsolidasi

"Kami mendorong Bappenas dan Kemenkeu untuk meningkatan alokasi anggaran stakeholder K/L yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi Pelindungan PMI termasuk BP2MI," ujar Dewi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan upaya Pelindungan PMI tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, namun harus dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

“Tidak dapat dihindari praktik penempatan PMI non-prosedural telah berlangsung lama, bahkan hingga saat ini. Kami berharap melalui FGD ini kita dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas antarlembaga dalam upaya Pelindungan PMI dan keluarganya," pungkas Afriansyah.

FGD yang dihelat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (18/7/2022) ini dihadiri perwakilan dari 24 instansi pemerintahan di level pusat yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, Komisi IX DPR RI, BP3MI di seluruh Wilayah Indonesia, dan elemen masyarakat sipil yang bergerak dalam isu Pekerja Migran.(fri/jpnn)