BP2MI Tingkatkan Kolaborasi dengan Pers untuk Melindungi PMI

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani menyambut baik masukan, aspirasi, maupun kritik yang diberikan kepada BP2MI, termasuk dari kalangan pers. Benny menyampaikan hal itu saat menghadiri Media Gathering dan Evaluasi Kinerja Biro Hukum dan Humas di Lingkungan BP2MI, di Bumi Gumati Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6) lalu.

Dalam sesi dialog dengan jurnalis pada kegiatan yang digagas Biro Hukum dan Humas BP2MI itu, Benny menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas literasi dari sisi narasumber dan praktisi yang berbeda, untuk memperluas sudut pandang terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

"Menurut saya, kekuatan dan kehancuran sebuah negara bergantung pada dua hal. Pertama, mata uang. Kedua, pers. Indonesia punya sejarah, pers yang menyampaikan aspirasi publik dan mengoreksi lembaga negara. Dari dinamika itulah tercipta suatu reformasi," kata Benny dalam keterangannya dikutip, Rabu (26/6).

"Terima kasih kepada rekan-rekan pers. Saya menyambut baik masukan, aspirasi, kritik, maupun apresiasi yang diberikan. Saya berharap kolaborasi terus kita bangun untuk melindungi PMI, memajukan kesejahteraan PMI dan seluruh rakyat Indonesia. Kalian berperan penting memajukan BP2MI sejauh ini," tambahnya.

Tranformasi BP2MI di bawah kepemimpinan Benny Rhamdani menjadi legasi tersendiri. Hal itu terjadi dalam keseluruhan dimensi pelayanan publik. Terlebih dalam upaya melibatkan media massa atau kalangan jurnalis untuk mengedukasi masyarakat dan mengenal program BP2MI.

Kegiatan capacity building melalui media gathering ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian Sekretaris Utama BP2MI Irjen Ketut Suardana mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

I Ketut berpesan supaya gong perang terhadap sindikat penempatan ilegal PMI tidak dimatikan. Sebab, kerja kemanusiaan itu merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

"Harus kami sampaikan ke publik bahwa sekarang seluruh jajaran BP2MI sedang gencar menyuarakan perang terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mungkin perang kita belum optimal karena BP2MI bukan lembaga penegak hukum. Maka dari itu, perang kita melalui penyebaran informasi melalui media," ujar Ketut Suardana.  (*/boy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?