BPD Diminta Kurangi Kredit ke PNS

JAKARTA - Bank Pembangunan Daerah (BPD) diminta mengurangi penyaluran kredit konsumtif kepada PNS. Pasalnya, peranan BPD tak hanya orientasi pada profit tapi juga pembangunan.

"BPD jangan hanya mengandalkan penyaluran kredit buat PNS saja. BPD harus lebih banyak berperan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang dalam rapat panja RUU Perbankan dengan ketua Asbanda, Perbarindo, dan Asbisindo di Gedung Senayan, Kamis (4/10).

Tingginya kredit bagi PNS ini diakui Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Eko Budiwiyono. "Memang benar, BPD dulu lebih orientasi pada kredit konsumtif. Bahkan 80 persen dananya diberikan kepada PNS di pemda masing-masing. Tapi beberapa tahun ini konsepnya sudah diubah," kata Eko yang juga Dirut Bank DKI ini.

Asbanda, lanjutnya, telah menetapkan aturan ke setiap BPD untuk mengurangi pemberian kredit konsumtif ke PNS. Porsinya pun sudah ditetapkan, dengan prosentase kredit konsumtif 60 persen, kredit produktif 40 persen.