BPH Migas Kaji Pembatasan Premium

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi masih maju mundur. Pertamina selama ini menyatakan kesiapan melaksanakan program tersebut pada Agustus. BUMN sektor migas itu juga telah menyiapkan mekanisme pembatasan.

Namun, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas ternyata belum memfinalisasi teknis pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. BPH Migas masih mengkaji berbagai usulan dari Pertamina.
      
Direktur BBM BPH Migas Hendra Fadly mengatakan, pihaknya harus mempertimbangkan kemungkinan dampak kebijakan dan momen yang tepat untuk implementasi upaya pembatasan BBM bersubsidi.

"Kami sekarang sedang mengkaji nanti langkah apa yang ditempuh. Kan semua aspek harus dipertimbangkan," kata Hendra, kemarin (24/7).
      
Saat ditanya soal target waktu, Hendra enggan menjawab secara spesifik. Menurut dia, BPH Migas bakal terus mencoba menyelesaikan kajian secepat mungkin sehingga bisa mendapatkan keputusan setelah momen lebaran.

"Tapi itu masih keputusan. Belum implementasi. Doakan saja bisa kami selesaikan secepatnya," ungkap pria yang baru empat hari duduk di jabatan tersebut.

Di sisi lain, Direktur Pemasaran Niaga Pertamina Hanung Budaya mengatakan, pihaknya terus mengusulkan untuk pembatasan BBM bersubsidi. Nantinya, Jakarta Pusat bakal menjadi lokasi uji coba peniadaan BBM bersubsidi di SPBU. "Jakarta Pusat nanti untuk latihan. Di wilayah itu kami tidak akan jual solar bersubsidi," jelasnya.
      
Dia optimsitis program tersebut dapat diterapkan setelah lebaran. Bahkan, kata dia, Pertamina mendapat respons positif dari Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng atas usulan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi. Surat BPH Migas bakal keluar dalam satu-dua hari kedepan.

"Masih menunggu surat BPH Migas untuk penerapannya. Suratnya 1-2 hari lagi. Tapi, itu berarti penerapannya setelah Lebaran. Itupun syaratnya harus bekerjsama dengan BPH Migas," jelasnya.
      
Menurut dia, teknis pembatasan seperti peniadaan solar bersubsidi di Jakarta Pusat tersebut merupakan keputusan yang harus ditempuh. Sebab, kuota BBM bersubidi dalam APBN Perubahan 2014 berkurang dua juta kilo liter (kl) menjadi 46 juta kl saja.

Dengan begitu, jatah solar untuk Pertamina dipangkas 20 persen. "Termasuk nelayan juga dipotong jatahnya. Tentunya akan kami gantikan nonsunbsidi. Kalau tidak begitu, solar bersubsidi bisa habis 10 November nanti," jelasnya.
      
Sementara itu, pihaknya juga bakal memotong kuota premium sebesar 10 persen. Rencana tersebut dilakukan melalui meniadakan nozzle premium di ruas-ruas jalan tol Indonesia.