BPHN-Peradi Tandatangani Kerja Sama Penguatan Bantuan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tentang penguatan program bantuan hukum. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Gedung BPHN Cililitan Jakarta Timur, Jumat (27/10).

Humas BPHN Erna Audrey mengatakan, perjanjian kerja sama itu langsung ditandatangani oleh Kepala BPHN Enny Nurbaningsih dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan. Kedua pimpinan lembaga tersebut sepakat membuka akses keadilan yang luas kepada masyarakat miskin dalam mekanisme Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Dan pihak organisasi bantuan hukum juga akan melakukan penguatan program bantuan hukum melalui kegiatan litigasi maupun non-litigasi,” tutur Erna.

Enny menambahkan, mekanisme bantuan hukum dalam UU 16 Tahun 2011 hanya untuk orang atau kelompok miskin. Menurutnya, masih banyak orang yang ketika menghadapi permasalahan hukum  tidak mampu membayar pengacara untuk mendampinginya dalam pembelaan di muka pengadilan.

“Untuk itulah maka penandatanganan kerja sama kedua lembaga dilakukan bersama-sama antara BPHN dengan Peradi,” ujarnya.

Lebih lanjut Enny mengatakan, jumlah advokat sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberadaan advokat akan mampu mem-backup permasalahan hukum di masyarakat, khususnya yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum.

“Apalagi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu,” ungkapnya.

Dalam isi perjanjian terdapat juga komitmen melalui Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi yang telah lolos sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang berada di seluruh Indonesia. PBH Peradi bersedia untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga paralegal.