BPIP Gelar Bimtek Kepamongan, Lahirkan Paskibraka Berkarakter Pancasila
“Kita patut bersyukur, karena perjuangan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih saat ini tidak sesulit masa perjuangan kemerdekaan yang perlu tetesan darah dan berkorban jiwa raga," kata dia.
Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Dr. Rima Agristina, melaporkan bahwa pelaksanaan perekrutan Paskibraka di seluruh Indonesia memanfaatkan aplikasi berbasis IT.
Sehingga bisa terpantau perkembangan proses perekrutan dan seleksi di seluruh Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan yang lebih transparan, objektif dan bebas dari nepotisme.
“Sampai saat ini daerah yang telah memanfaatkan aplikasi Transparansi Paskibraka dalam proses rekrutmen seleksi Paskibraka tahun 2023 adalah 425 Kabupaten/Kota," ujar Rima.
BPIP mencatat hingga tanggal 19 Maret 2023, pendaftar Calon Paskibraka di seluruh Indonesia melalui aplikasi transparansi telah mencapai 94.294 orang.
“Tentunya jumlah yang mendaftar sesungguhnya jauh lebih besar lagi karena masih ada daerah yang belum menerapkan aplikasi," kata Rima.
Bimtek kepamongan dan penyelenggara Pemusatan Diklat Paskibraka ini diikuti peserta di antaranya perwakilan Kesbangpol dari 38 Provinsi, Purnapaskibraka Duta Pancasila perwakilan 34 Provinsi dan Perwakilan Pengurus Organisasi Kepaskibrakaan seperti Padinasi dan PPI, serta dihadiri oleh seluruh Pelaksana Organisasi Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI). (jpnn)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepamongan dan Penyelenggaraan Pemusatan Pendidikan dan Paskibraka.
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- Presiden Prabowo dan Tantangan Aktualisasi Pancasila
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jadi Landasan Egi-Syaiful Membangun Lamsel
- Hari Kesaktian Pancasila, dari Beleid Menteri Panglima Angkatan Darat ke Keputusan Pejabat Presiden