BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
7. Pemiskinan sosial secara sistemik perlu dihentikan, jangan sampai ada sekelompok orang yang karena terlalu kaya bisa membeli suara mereka yang terlalu miskin.
8. Perlu sinergi antara aktivisme sosial, hukum dan digital sehingga terhubung antara isu dan sector sebagai upaya sinergitas dan pendekatan sistematis yang tidak sporadis dalam menghadapi kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat.
9. Pemberian hukuman berupa pencabutan hak-hak politik tanpa toleransi dan pembatasan hak-hak keperdataan kepada koruptor sehingga meminimalisasi akses koruptor untuk tampil dan berkontestasi menjadi pejabat publik.
Pendidikan:
1. Meningkatkan efektivitas bonus demografi dengan perbaikan kualitas generasi emas melalui pembekalan pada kompetensi kognitif dan afektif (etika dan moralitas) secara integral.
2. Perlunya pendidikan kritis dan reflektif yang membangun kepercayaan terhadap nilai-nilai yang lebih objektif, terbuka dan memancing dialektika dibandingkan kepercayaan absolut membabi buta terhadap orang/individu atau buzzer.
Konsekuensinya adalah terjalin hubungan yang egaliter dan terciptanya kebebasan mimbar akademik di universitas, sekaligus memulihkan makna kepakaran.
Partai Politik dan Sistem Pemilu:
Resultante dari kekisruhan etika dan tekanan politik seperti ini bermuara pada budaya oligarki dalam prikehidupan berpolitik, bernegara dan berbangsa.
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Eva Singgung Soal Pendekatan Budaya Hukum
- BPIP: Muhibah Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Sebagai Diplomasi Pancasila di Panggung Internasional
- Kasus Dugaan Gratifikasi Kaesang: Independensi Hukum di Tengah Dekadensi Moral, Etika, dan Integritas
- Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara