BPIP Sempurnakan Draf Rancangan Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Simak

Dia menekankan bidang Ekonomi sejalan dengan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan bidang Politik harus sejalan dengan sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

"Ekonomi Pancasila tujuannya untuk meningkatkan perekonomian bangsa, dengan bertumpu pada kemandirian di bidang ekonomi, dan kearifan lokal. Misalnya kekuatan beras di Indramayu, lumbung ikan di Maluku, kopi di daerah Toraja, atau saat ini bauksit, nikel, tembaga, kita perlu kembangkan melalui industri domestik," ucapnya.

Perencanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana juga tidak kalah pentingnya. Dimulai dengan Garis Garis Besar daripada Haluan Negara, ditetapkan melaui Tap MPRS Nomor 1 Tahun 1960.

"Hal ini perlu digugah kembali, untuk Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka Prioritas, jangka menengah, dan jangka 100 tahun ke depan," ujar Ketua IKA UT Jakarta ini.

Karjono juga berpendapat, Indonesia bisa mandiri dan berdikari, sebagai negara.

"Jika kami menerapkan ajaran Trisakti Pancasila Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi dan berkepribadian dalam bidang Kebudayaan dengan mengedepankan gotong royong, misalnya mengutamakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah pertama itu semua bertujuan untuk kemajuan bangsa, dan terwujudnya keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" tuturnya.

Sementara itu, Ketua Tim Perumus Ekonomi Pancasila Agus Moh. Najib mengatakan Ekonomi Pancasila ini sangat penting untuk mewujudkan sila ke-5.

"Demokrasinya di Indonesia tidak hanya demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi yang harus maju dan merata," ucapnya. (jpnn)