BPJPH Apresiasi Bantuan Sertifikasi Halal untuk UMKM dari AQUA
Oleh karena itu, Haikal meminta agar semua pelaku usaha dari mikro hingga besar wajib melakukan sertifikasi halal agar produk Indonesia lebih mudah diterima dunia.
Menurutnya, sertifikasi halal itu dapat meningkatkan ekspor sehingga membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.
"Kita (pelaku usaha di Indonesia, red) ini bukan enggak halal, tetapi kita nggak tertib halal. Karena apa? Karena untuk daftar sertifikasi halal ini biaya yang mahal. Karena mahal, yaudah digratisin dengan cara apa? bantuan untuk daerah. Perantaranya bisa dari swasta. Ini mesti begitu, enak nggak enak, malu nggak malu, karena kita ingin semua bersertifikasi halal," kata Haikal lagi.
Pemerintah pun mengapresiasi program AQUA untuk membantu bisnis UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
Haikal mengatakan, program ini telah membantu pemerintah terlebih di daerah agar UMKM bisa memberikan jaminan kualitas bagi para konsumen.
"Halal itu bukan untuk muslim saja tetapi untuk semua. Jadi, halal itu adalah sebuah gaya hidup dan perkembangan budaya modern yang mengutamakan kebersihan, transparansi, keterbukaan, prosperity dan traceability, itu halal," katanya.
VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia.
Dia melanjutkan, sertifikasi akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada siapapun konsumen produk yang dibeli.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen AQUA dalam membantu sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di Indonesia.
- BRI Microfinance Outlook 2025 Bahas Strategi Ekonomi Inklusif
- Pertamina Fasilitasi RPU Meraih Sertifikasi Halal demi Dorong Swasembada Pangan
- Kepala BPJPH Sebut AQUA Sebagai Produk Berkualitas dan Halal untuk Dikonsumsi
- Jadikan Konsumen Sebagai Mitra, SNJ Berdayakan Pelaku UMKM
- BNI BUMI Dukung Asta Cita untuk Pacu Ekonomi Hijau
- 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo: Jamkrindo Perkuat Ekosistem Penjaminan Daerah