BPJPH Targetkan 10 Juta Sertifikasi Halal untuk UMK

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama memastikan akselerasi sertifikasi halal yang digulirkan akan mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai bentuk jaminan kehalalan sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk agar berdaya saing tinggi.
Oleh karena itu, lanjut Aqil Irham, BPJPH menargetkan 10 juta sertifikat halal khususnya bagi UMK yang menjadi sektor paling terdampak setelah 2 tahun terdampak pandemi Covid-19.
"Kami targetkan untuk menyiapkan 100 ribu tenaga pendamping proses produk halal (PPH) bagi sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMK," kata Aqil Irham, Kamis (17/3).
Dia menjelaskan sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya UMK, sebagai bentuk jaminan kehalalan sekaligus menjadi nilai tambah bagi produk agar berdaya saing tinggi.
BPJPH terus melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan program percepatan sertifikasi halal tersebut.
Di antaranya dengan menyiapkan pendamping PPH yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk UMK.
"BPJPH terus melakukan koordinasi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK di wilayah masing-masing," pungkasnya. (esy/jpnn)
Kemenag melalui BPJPH menargetkan 10 juta sertifikasi halal untuk UMK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesya Mohamad
- BPJPH Berkunjung ke Pabrik, Nestle Perkuat Komitmen Jaminan Produk Halal
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- Hampir Separuh Pelamar PPPK Tahap 2 Kemenag Dinyatakan TMS, Waduh
- Kritisi Surat Edaran Pemotongan Dana BOS Madrasah, HNW: Tidak Sejalan dengan Inpres
- Genjot Pemberdayaan Ekonomi Umat, Kemenag Gandeng Kemendes PDTT
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat melalui FGD Penyusunan Kebijakan