BPJS Kesehatan Berutang Rp 87 Miliar
jpnn.com, SURABAYA - Utang BPJS Kesehatan di rumah sakit milik Pemprov Jatim ternyata sudah mencapai Rp. 87 miliar.
Khawatir cash flow sejumlah rumah sakit terganggu akibat adanya tunggakan dari Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) itu, Komisi E memberikan deadline hingga pertengahan November 2017 untuk segera dibayarkan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim menegaskan, hampir seluruh dirut rumah sakit milik Pemprov Jatim mengeluh karena tidak bisa melunasi farmasi dan membayar dokter, akibat adanya piutang BPJS yang totalnya mencapai miliaran rupiah tersebut.
"Mereka meminta Komisi E mendesak BPJS untuk segera melunasi," ujar politikus dari Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.
Sejumlah rumah sakit Pemprov Jatim yang menunggu pembayaran utang itu di antaranya RS dr Syaiful Anwar Malang Rp. 48,7 miliar, RS Jiwa Menur Surabaya Rp. 4,3 miliar dan RS Sudono Madiun Rp. 22 miliar.
Termasuk sejumlah UPt sebesar Rp. 12 miliar.
"Jika tidak segera dibayar akan menganggu cash flow rumah sakit," imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo menambahkan, kurang dua bulan lagi sudah tutup anggaran.
Rumah sakit tak bisa membayar dokter karena BPJS Kesehatan masih berutang
- Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan
- BPJS Kesehatan Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 29,7 Triliun pada 2024
- Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jateng-DIY Capai 41,5 Juta Jiwa
- BPJS Kesehatan Bantah Defisit dan Klaim DJS Masih Sehat
- Habiskan Rp 1,9 Triliun, Penyakit Ginjal Dinilai Jadi Beban BPJS Kesehatan
- Indonesia Re-BPJS Kesehatan Bahas Pencegahan Kecurangan Klaim dan Penanganan Fraud