BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan

Salah satu risiko yang paling signifikan dan memerlukan perhatian khusus adalah risiko fraud.

“Kita sadar bahwa kami sendiri tidak akan bisa sukses melakukan mitigasi risiko-risiko terutama risiko fraud," kata Asep.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu salah satu tahapnya, yaitu melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada.

"Tadi ada BPKP, Ombudsman kemudian juga dengan praktisi, akademisi untuk secara bersama-sama membicarakan tantangan-tantangan terkini terkait dengan mitigasi risiko, terutama risiko fraud yang kami butuhkan di BPJS Ketenagakerjaan, supaya kami lebih baik ke depan,” tegas Asep.

Lebih lanjut Asep membeberkan potensi risiko fraud di BPJS Ketenagakerjaan dapat terjadi dalam berbagai aspek operasional, mulai dari proses pendaftaran peserta, klaim jaminan, hingga pengelolaan investasi.

Asep juga menegaskan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip zero fraud tolerance demi menjaga keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial di Indonesia, sehingga para pekerja bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

“Segala bentuk kecurangan, sekecil apa pun, tidak akan pernah ditoleransi," tegasnya.

Dia mengungkapkan kepercayaan dari peserta dan seluruh pemangku kepentingan merupakan aset yang paling berharga.