BPK Anggap Tambal Sulam Bukan Solusi Bagi Pantura

jpnn.com - JAKARTA - Proyek tak berkesudahan di jalur pantai utara (Pantura) Jawa mengundang kecurigaan tentang adanya ketidakberesan. Menurut anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, tahun ini saja pemerintah mengalokasikan dana Rp 1,28 triliun untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan jalur Pantura.

Namun menurutnya, penggunaan dana besar yang digelontorkan lewat Kementerian Pekerjaan Umum itu ternyata tak optimal. Terlebih, pengerjaan Pantura baru dikebut menjelang musim mudik Lebaran.

"Padahal pada 31 Oktober, setiap tahunnya proses APBN sudah digodok. Dari situ estimasi penerimaan negara sudah bisa diketahui. Ini berarti pada Maret atau awal tahun seharusnya setiap proyek sudah bisa dimulai setelah proses lelang. Bukan menjelang arus mudik baru dikerjakan,” kata Ali kepada JPNN di Jakarta, Seasa (23/7).

Ia pun tak menampik adanya dugaan kontraktor nakal dalam proyek jalur Pantura.  Sebab, hasil perbaikan yang sudah dilakukan sering kali tak bertahan lama. "Sudah menjadi rahasia umum, kualitas material pembangunan jalan seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi. Kontraktor yang nakal seharusnya tidak boleh lagi ikut dalam tender pengadaan proyek perbaikan dan pemeliharaan jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, beban Pantura sangat berat karena pada kondisi normal saja setiap harinya dilewati 45 ribu-an kendaraan. Padahal, lanjutnya, kapasitas jalur Pantura hanya untuk 20 ribu kendaraan. "Belum lagi banyak kendaraan memuat angkutan di luar batas ketentuan," ulasnya.

Karenanya Ali menyarankan adanya audit menyeluruh terhadap jalur Pantura. Tapi sembari proses audit dilakukan, pemerintah tetap perlu membuat kebijakan untuk mengurangi beban Pantura. "Ada kapal laut atau kereta api yang bisa dimaksimalkan. Persoalan Pantura ini tak bisa sekadar tambal sulam," tegasnya.(ara/jpnn)