BPK: Banyak Instansi Belum Paham Anggaran

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, salah satu penyebab banyaknya instansi yang berada di bawah Kementerian Koordinsai Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) masuk dalam daftar disclaimer, dikarenakan tidak memahami bagaimana anggaran itu berjalan. "Padahal anggaran berjalan itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember 2009. (Artinya) di akhir tahun anggaran tidak ada lagi dana yang disimpan di bank yang tidak dicairkan," tegas anggota BPK Rizal Djalil, saat menyampaikan hasil audit keuangan tahun 2009 kepada Menko Kesra, Agung Laksono, di kantor Menko Kesra, Senin (28/6).

Oleh karena itulah, lanjut Rizal, dari 14 kementerian/lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Kesra, masih ada yang mendapatkan opini Tanpa Memberi Pendapat (TMP), begitu pula Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sebagai gambaran dijelaskan Rizal, pada tahun 2006 dan 2007, K/L yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Selanjutnya pada tahun 2008, bertambah satu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA).

Lantas, kata Rizal pula, pada tahun 2010 ini ada peningkatan. Selain Kemenpera, serta Kemenpan & RB yang sudah sempat diberitakan dua pekan lalu, yang diumumkan kali ini ada Kementerian PP dan PA, Kementerian Pemuda dan Olahraga, BKKBN, Arsip Nasional RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan instansi yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah Perpustakaan Nasional, Kementerian PDT, BPOM, Kembudpar dan Kemensos. Sementara Kemenkes, Kemdiknas dan Badan Nasional Penanggulan Bencana mendapatkan opini TMP.