BPK Beberkan 4430 Temuan, Mulai Perizinan Sampai Guru
Rabu, 04 April 2018 – 06:48 WIB
Sedangkan terkait PTSP yang mendukung kemudahan bisnis dan investasi, BPK menyatakan masih adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang belum memiliki standar pelayanan publik untuk mendukung pelayanan yang mudah, murah, cepat dan tepat.
"Selain itu, kegiatan pelayanan perizinan pada 14 DTMPTSP belum dijalankan sesuai regulasi yang berlaku," katanya. (boy/jpnn)
BPK ungkap upaya Kemendikbud dan pemda belum optimal dalam kualifikasi akademik maupun kompetensi secara merata untuk memenuhi kebutuhan guru.
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler
- Lestari Ungkap Perlunya Sikap Antikorupsi untuk Wujudkan Kehidupan Berbangsa Lebih Baik
- Ini Alasan Anggota BPK Dorong UNS Menerapkan University Governance
- Lemhannas dan BPK Kerja Sama Wujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif
- Kerugian Negara Hanya Bisa Diperiksa BPK, Ahli: Menjerat Swasta di Kasus PT Timah Terlalu Dipaksakan