BPK Dapati 4.941 Kasus di Pemda

JAKARTA-Kasus keuangan di Indonesia ternyata masih sangat tinggi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2011 menemukan 12.612 kasus senilai Rp 20,25 triliun. Selain itu, BPK juga mendapatkan 4.941 kasus senilai Rp 13,25 triliun dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

’’Semua itu merupakan temuan pemeriksaan berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.056 kasus senilai Rp 6,99 triliun,’’ ucap Ketua BPK Hadi Poernomo pada sidang Paripurna ke-12 DPD RI di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (5/4).

Selain itu, lanjutnya, dilaporkan pula temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 6.615 kasus. Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp 13,25 triliun. ’’Kita telah menindaklanjuti penyimpangan tersebut,’’ jelas Hadi.

Dengan demikian, BPK telah melaksanakan pemeriksaan keuangan atas 158 LKPD pada 2010 dan 8 laporan keuangan BUMD dan badan lainnya. Dengan diselesaikannya pemeriksaan 158 LKPD tersebut, maka dalam 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan atas 516 LKPD tahun 2010 dari 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. ’’Semua itu telah diperiksa pada 2011,’’ imbuh dia.