BPK Dapati 4.941 Kasus di Pemda

Selain itu, terang Hadi, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecuali (WTP) atas 34 LKPD 7 persen, opini wajar dengan pengecuali (WDP) atas 341 LKPD 66 persen, opini tidak wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. Ini menunjukkan kenaikan proporsi opini WTP dan WDP dibandingkan opini LKPD tahun sebelumnya.

’’Ini menggambarkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah,’’ kata dia.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengapresiasi temuan kerugian sebesar Rp 13,25 triliun tersebut. ’’Kondisi ini tentunya tidak lepas dari kerja keras BPK RI,’’ ucap senator asal Sumatera Barat ini.

Namun, tambah dia, yang perlu diapresiasi dan ditingkatkan adalah supaya penyimpangan pengelolaan keuangan negara dapat terus diminimalisasi. Maka, pembiayaan pembangunan dilakukan mendapatkan porsi yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakat. ’’Maka dari itu, DPD terus mendukung upaya yang dilakukan BPK,’’ kata negarawan muda ini.