BPK Dianggap Gamang Mengaudit Century

JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan lanjutan  terus mendapat sorotan dari kalangan parlemen. Kali ini, alasan tidak bisa menembus sejumlah lembaga untuk mendapatkan data, diantaranya Bapepam dan Bank Indonesia, sangat disesalkan. 

Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari menilai, situasinya bertambah aneh kalau atas ketidakmampuan tersebut BPK kemudian meminta bantuan pada DPR.?BPK harus tahu bahwa dalam perspektif kontitusi, diantara lembaga-lembaga negara itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah," sesal Hajriyanto Tohari, saat dihubungi, kemarin (30/12).

Dengan kenyataan tersebut, dia tidak bisa membayangkan, betapa besar kesulitan yang akan dihadapi BPK jika sewaktu-waktu nanti harus mengaudit DPR. Sebab, saat ini saja, untuk melakukan audit investigative atau forensik terhadap suatu lembaga atau badan negara saja, BPK kemudian meminta bantuan DPR. "Ini sangat absurd," tandasnya.

Dia menambahkan, kalau perbedaan masing-masing lembaga negara hanya pada fungsi dan kewenangannya. Selebihnya, mereka supreme (berdaulat) ketika menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam konteksi ini maka BPK itu juga supreme ketika menjalankan fungsinya dalam memeriksa keuangan negara. "Sama halnya dengan MK, MA, bahkan KPK sekalipun," tegas politisi Partai Golkar tersebut.