BPK Didesak Telusuri Dana APBD Sumbar ke Petinggi PKS

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengusut dugaan adanya penyelewengan anggaran APBD Sumatera Barat sebesar Rp 1,9 miliar untuk keperluan safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diharapkan, audit BPK bisa memperjelas dugaan penyelewengan APBD di provinsi yang juga dipimpin gubernur dari PKS itu.

"Ya gampang saja kalau memang kondisinya seperti itu, atas tuduhan itu sebenarnya tinggal menurunkan BPK saja," ujar Ganjar kepada JPNN di Gedung KK II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).

Dengan BPK mengaudit laporan daerah, maka akan sumber uang dan penggunaannya akan diketahui, "Nanti itu akan ketemu penyimpangannya dimana," terangnya.

Politikus PDI Perjuangan ini memang tak menampik bahwa dana bantuan sosial di APBD memang kerap disalahgunakan. "Banyak pemanfaatan dana sosial yang pemanfaatannya sering tidak sesuai. Seperti uangnya masuk kantong sendiri atau dibagikan pada anggota-anggotanya juga. Maka biar tidak jadi fitnah dugaan korupsi itu, BPK seharusnya segera turun tangan," pungkas Ganjar.