BPK Diminta Audit Investigatif

Sementara itu, selain meminta audit investigatif BPK, muncul wacana bahwa DPR juga berencana akan membentuk panitia khusus (Pansus). Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi, Pansus itu diperlukan jika tidak ditemukan kepuasan dari audit BPK. “Pembentukan pansus tergantung dari audit BPK nantinya,” jawab Achsanul yang juga Ketua Bidang Perbankan Partai Demokrat.

Namun demikian, Achsanul menyatakan hal yang lebih utama adalah memberikan kepercayaan penuh kepada BPK untuk bekerja. “Tadi sudah disepakati bahwa DPR akan meminta BPK untuk melakukan audit investigatif terlebih dahulu. Setelah itu, kita putuskan langkah berikutnya,” tambahnya.

Sementara itu, menurut anggota DPR RI Komisi XI Arif Budimanta, pansus bentukan baru ini nantinya bertugas mengevaluasi IPO KRAS dan merumuskan aturan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke depan. “DPR sepakat akan membentuk panitia lintas komisi yang dipimpin oleh masing-masing antar pimpinan. Ini menanggapi keresahan masyarakat dalam IPO ini,” ungkapnya.

Anggota DPR dari fraksi PDI-P ini menilai, pembentukan harga saham KRAS tidak memenuhi azas transparansi. “Untuk itu salah satu tugas pansus adalah membongkar ini, termasuk penjatahan saham BUMN baja tersebut,” ucapnya. (dil)