BPK Geram, MA Tak Tersentuh
jpnn.com - BPK tetap tidak bisa melakukan audit pada lembaga yudikatif tersebut. Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan banyak penerimaan yang masuk melalui MA seperti biaya perkara, biaya tuntutan, putusan, tidak dimasukkan dalam kas negara. Semua ditarik, dikelola MA tanpa adanya pelaporan yang jelas.
"Ini bukan negara gerombolan. Sebagai lembaga penegak hukum harusnya MA memberikan contoh, bukannya malah menutup-nutupi laporan keuangannya," ujarnya(15/1).
Ketidakterbukaan ini dapat membuka peluang terjadinya tindakan penyimpangan yang mengarah tindakan pidana korupsi (tipikor). Hal ini menyulitkan BPK untuk memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E.
"Mengapa harus takut bila memang benar?," tambahnya. Padahal lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Intelejen Negara (BIN) rajin melaporkan keuangannya, bahkan bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. (esy/JPNN)
JAKARTA—Pergantian pimpinan di tubuh Mahkamah Agung (MA) tidak akan berpengaruh besar pada kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. BPK
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggaran BPKN Sisa Rp 2,3 M setelah Kena Efisiensi 73 Persen
- Kecewa, Kubu Hasto Sebut Putusan Praperadilan sebagai Pembodohan Hukum
- Sumpah Advokat Pengacara yang Naik Meja saat Sidang Kasus Horman Dibekukan
- Hakim Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Semangati Hakim Djuyamto, Pakar Harap Putusan Praperadilan Hasto Tak Mengacu Opini
- Bea Cukai Madiun Musnahkan 1,5 Juta Batang Rokok Ilegal di Kejari Ngawi