BPK Jangan Didominasi Politisi

Pendapat serupa juga dilontarkan anggota BPK yang mencalonkan diri lagi, Baharuddin Aritonang. Dalam paparannya, Aritonang mengusulkan agar BPKP dilebur dan  digabungkan ke BPK. “Undang-undang suda mengamanatkan seperti itu. Kalau saat ini ada dua badan pemeriksa keuangan, ya yang keberatan mengajukan judicial review saja,” ujarnya.

Lebih lanjut mantan politisi Golkar ini menambahkan, selama ini sering kali terjadi tabrakan fungsi dan kewenangan antara BPK dan BPKP. "Ke depan perlu ada ketegasan sikap, apakah digabung atau dicarikan jalan keluar lain agar tidak terjadi tumbukan kewenangan," cetusnya.

Hal senada juga disampakan calon anggota BPK Bahrullah Akbar. Menurut mantan Staf ahli Sekjen Depdagri ini, dalam hal audit BPKP tidak akan mungkin bisa segalak  BPK. Alasanya, BPKP memang dibentuk untuk membantu pemerintah. "Untuk itu, sebaiknya fungsi audit keuangan dijadikan satu, agar tidak ada lagi tumpang tindih fungsi dan kewenangannya antara BPK dan BPKP. Manajemen pengawasan BPKP harus dipertanyakan, karena itu harus diatur antara posisi BPK dan BPKP agar tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Bahrullah yang kini menjadi staf ahli Bupati Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ini menambahkan, selama ini perananan BPK ternyata masih lemah. BPK, lanjut Bahrullah, juga kurang konsen dalam memelototi pengelolaan dana dekonsentrasi untuk daerah. "Pola yang seperti ini harus diubah. Dan ini yang nanti akan saya ubah jika nanti sudah jadi anggota BPK," tandasnya.