BPK: Kerugian Negara Hambalang Rp 463,66 Miliar
jpnn.com - JAKARTA -- Akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan resmi menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, Hambalang.
Ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan langsung hasil perhitungan kerugian negara itu kepada KPK, Rabu (4/9).
"Dari hasil penghitungan kerugian negara didapatkan total kerugian negara dari proyek Hambalang sebesar Rp 463,66 miliar," Kata Hadi Purnomo didampingi Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di Kantor KPK, Rabu (4/9).
Bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu berharap hasil final perhitungan BPK ini bisa membantu Abraham Samad Cs mengungkap kasus dugaan korupsi proyek senilai Rp 2,5 triliun itu.
"Semoga laporan ini bisa digunakan dan berguna untuk KPK dalam menuntaskan penyidikan kasus Hambalang," kata Hadi Purnomo.
Saat keluar dari Kantor KPK Hadi enggan membeber lebih detail asal usul kerugian negara itu. Ia beralasan hal itu tidak boleh dilakukan karena diatur oleh Undang-undang.
"Sebenarnya saya mau bicara banyak, tapi Undang-undang tidak membolehkan," ungkap Hadi lagi.
Seperti diketahui hasil perhitungan kerugian negara ini dibutuhkan KPK dalam menuntaskan penyidikan kasus Hambalang. Terutama menuntaskan pemberkasan tiga tersangka. Yakni, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, serta mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor. Dari tiga tersangka ini, baru Deddy yang ditahan KPK. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan resmi menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara dalam dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketum PBNU Minta PSN PIK 2 Dikaji Ulang, Ini Alasannya
- Zulhas: Pabrik yang Beli Gabah Kering Tak Sesuai HPP Tidak Bisa Jual Beras ke Bulog
- Oknum TNI Pelaku Penusukan 2 Warga di Semarang Berpangkat Kopral Satu
- ReCURE dan SKSG UI Meluncurkan World Terrorism Index 2024
- Banyak Guru Honorer di Jabar Belum Diangkat PPPK, FKGH Tuntut Keseriusan Pemerintah
- Selesai Diperiksa KPK, Sekjen PDIP Melenggang Pulang