BPK Kritik Pengelolaan Aset TNI yang 'Amburadul'

JAKARTA - Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi Malaysia terkait perebutan Blok Ambalat, memang patut untuk mendapat perhatian serius. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), TNI belum dapat mencatat jumlah asetnya dengan baik.

"Bagaimana mau perang, kalau masalah ini saja belum dapat diselesaikan. TNI hingga saat ini belum dapat memisahkan antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi terbelakang," ujar Ketua BPK Anwar Nasution, di Gedung DPR, Selasa (9/6).

Dijelaskan Anwar, neraca Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI mencatat penguasaan asetnya sebesar Rp 163 triliun atau sekitar 24 persen dari total aset tetap pemerintah. Sekitar Rp 47 triliun atau 29 persen dari aset tetap Dephan dan TNI tersebut terdiri dari peralatan dan mesin atau berupa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset ini perlu diketahui dulu. Mana yang masih efektif, mana yang rongsokan," tegas Anwar.