BPK Laporkan Potensi Kerugian Negara Rp 25,74 T ke Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan rekomendasi BPK untuk pemerintah kepada Presiden Joko Widodo di kantornya, Jakarta, Rabu, (3/12). Menurut Ketua BPK Harry Azhar Azis, Presiden menyambut baik laporan tersebut. Terutama rekomendasi terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan entitas pengelola keuangan negara.
"Beliau menyambut baik laporan yang disampaikan BPK. Presiden menyampaikan rekomendasi harus ditindaklanjuti pemerintahan. Menko Perekonomian ditugaskan untuk itu," ujar Harry di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Dalam hal ini, BPK juga melaporkan potensi kerugian serta kekurangann penerimaan negara sebesar Rp 25,74 triliun. Jumlah itu berasal dari 4.900 kasus pengelolaan uang negara yang tidak patuh terhadap perundang-undangan.
Menurutnya, Presiden langsung meminta agar rekomendasi BPK yang mengandung unsur melanggar hukum diserahkan pada para penegak hukum.
"Ada yang unsur kesengajaan sebagian menjadi wilayah penegakan hukum. Itu. wilayah KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian," tandasnya. (flo/jpnn)
JAKARTA - Jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan rekomendasi BPK untuk pemerintah kepada Presiden
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Prabowo, SBY, dan Jokowi Tekan Bersama Tombol Peluncuran Danantara
- Usut Kasus Korupsi Perkeretaapian, KPK Panggil Ibu Rumah Tangga hingga Pengusaha
- Tak Banyak Kader PDIP Ikut Retret di Magelang, Hubungan Pusat & Daerah Tetap Aman?