BPK: Masih Ada yang 'Disclaimer'

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih melaporkan ada dua lembaga di bawah koordinator bidang perekonomian yang masih berstatus disclaimer. Namun secara umum, laporan keuangan tahun 2009 di kementerian yang digawangi Hatta Radjasa ini, dinilai sudah lebih baik dari audit laporan keuangan tahun 2008. Hal ini disampaikan oleh anggota II BPK, Taufiqurrahman Ruki, dalam kata sambutannya saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2009, khusus kementerian dan lembaga (K/L) di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Selasa (8/7), di Kantor Menko Ekonomi.

Dari laporan BPK, untuk audit keuangan tahun 2009, K/L yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meningkat, dari 11 K/L di tahun 2008 menjadi 14 K/L di tahun 2009. Sedangkan yang beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), meningkat dari 9 K/L di tahun 2008 menjadi 10 K/L di tahun 2009. Sedangkan yang tidak diberikan opini (disclaimer) adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Namun demikian, jumlah K/L yang mendapatkan predikat disclaimer ini cukup jauh menurun, dari delapan K/L di tahun 2008 menjadi hanya dua di tahun 2009.

"Hanya tinggal dua ini. Sedangkan yang lainnya sudah menunjukkan predikat yang luar biasa meningkat. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalaupun ada yang masih disclaimer, ini hanya tinggal pembenahan saja. Karena wajar kalau masih disclaimer, mengingat kita baru melaksanakan kelola tata keuangan ini lima tahun lalu," kata Taufiqurrahman.

Di tempat yang sama, BPK lantas sekaligus menyerahkan hasil audit keuangan, di antaranya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberikan untuk Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BPS dan BKPM.