BPK Nilai Pemerintah Masih Bandel

JAKARTA--Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemerintah

belum maksimal mengelola keuangannya.

"Kami menilai pemerintah masih tidak patuh pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada wartawan di DPR RI, Selasa (31/5).

Beberapa kelemahan pemerintah, kata Hadi, seperti inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan Pph Migas dan perhitungan bagi hasil migas. Selain itu penerimaan hibah langsung dari KL masih dikelola di luar mekanisme APBN.

"Misalnya saja, BPK menemukan anggaran minimal sebesar Rp4,7 triliun digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya," kata Hadi.