BPK: Parlemen Harusnya Miliki UU Transparansi

JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil mengatakan terjadinya dugaan penyalahgunaan APBN dan APBD oleh partai politik (Parpol) lebih disebabkan karena memang belum adanya undang-undang (UU) yang mengatur tentang kewajiban Parpol untuk transparan dalam mengelola keuangannya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Padahal, kata Rizal, UU tersebut sangat penting guna mengantisipasi penyalahgunaan uang rakyat.

“Dana partai harus diatur secara transparan melalui mekanisme UU karena dalam menjalankan programnya partai butuh dana besar," kata Rizal Djalil, saat berdiskusi dengan tema "Dana Parpol", di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Jumat (16/3).

Dicontohkannya, dana sembilan fraksi Parpol yang ada di DPR yang bersumber dari APBN tahun 2011 mencapai Rp9.180.058.796, dan dari APBD untuk DPRD di 33 provinsi sebesar Rp533.295.000.000, sesuai dengan jumlah kursi di DPR dan DPRD.