BPK -Pemerintah Sepakati Sistem Akses Data
Rabu, 22 Desember 2010 – 19:41 WIB

BPK -Pemerintah Sepakati Sistem Akses Data
JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian maupun lembaga pemerintah menyepakati menerapkan pengelolaan sistem informasi maupun akses data di instansi pemerintah. Kesepakatan ini akan mempermudah BPK dalam memeriksa pengelolaan uang negara oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah. MoU kerja sama dilakukan antara Meneg PAN dan RB EE Mangindaaan dan Ketua BPK Hadi Poernomo, di Jakarta, Rabu (22/12).
Dalam keterangannya Mangindaan mengatakan penerapan teknologi informasi dalam mengakses data laporan keuangan di kementerian/lembaga sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan sistem pemeriksaan seperti ini juga akan mengubah kebiasaan kerja selama ini yang mengedepankan kehadiran fisik petugas pemeriksa BPK ke berbagai instansi pemerintah sebagai obyek pemeriksaan.
Baca Juga:
”Selain akan menghemat waktu, biaya dan tenaga, hasil pemeriksaan tentunya akan lebih obyektif dan didukung informasi yanglengkap dan akurat,” ujar Mangindaan. Namun dia mengingatkan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya menyangkut akses dan keamanan data atau informasi. ”Saya minta hal ini diatur secara jelas dan tegas mekanismenya agar tidak menjadi kontraproduktif, jika data yang ada dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya. (esy/jpnn)
JAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian maupun lembaga pemerintah menyepakati menerapkan pengelolaan sistem informasi maupun akses
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Banyak Banget Honorer Terkena PHK, Masih Ada Peluang Lanjut, termasuk Guru
- Pernyataan Tegas KemenPANRB soal Pengangkatan PPPK 2024, Menyebut Tanggal
- Meski Ada Efisiensi Anggaran, Menhub Dudy Tetap Adakan Mudik Gratis Lebaran 2025
- Gandeng Komdigi, Mentrans Iftitah Ingin Transformasi Transmigrasi Lebih Dikenal Publik
- Beralih ke Produk Tembakau Alternatif Bisa Jadi Opsi Bagi Perokok Konvensional
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK