BPK Tak Percaya Jumlah Utang LN

JAKARTA -- Harus diakui, di bawah kepemimpinan Anwar Nasution, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin tegas. Tanpa sungkan, para anak buah Anwar Nasution menyatakan bahwa BPK meragukan jumlah utang luar negeri pemerintah.  Kasubdit Litbang Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja BPK Bachtiar Arif mengatakan, BPK telah memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2008. Salah satu penyebabnya, karena BPK meragukan jumlah utang luar negeri.

"Jumlah utang luar negeri pemerintah diragukan kebenarannya."Saat kita audit, ternyata pencatatan utang juga belum dikonfirmasi kepada negara kreditor dan juga mengenai jumlah bunganya juga diragukan," papara Bachtiar Arif kepada wartawan di gedung BPK, Jakarta, Selasa (21/7).

Jumlah utang luar negeri pemerintah menurut LKPP 2008 per 31 Desember 2008 mencapai Rp 656,861 triliun. Ini ada kenaikan dibanding pada 31 Desember 2007 yang mencapai Rp 529,13 triliun. Dia menduga, data-data yang tertera di LKPP lebih banyak klaim-klaim. BPK, lanjutnya, juga meragukan rasio utang yang diklaim pemerintah turun menjadi 33% dari PDB pada tahun 2008.

Di tempat yang sama, Plt Kepala bagian Publikasi Acep Mulyadi mengatakan, pemerintah RI di masa mendatang bisa mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan dari utang luar negeri, bila tidak cepat memperbaiki LKPP-nya. "Bagaimana bisa mencairkan kredit bila laporan keuangan pemerintah mendapat penilaian disclaimer," katanya.