BPK Tak Temukan Pelanggaran Dana

JAKARTA - Hasil audit terhadap anggaran perjalanan dinas Presiden RI, sejauh ini disebut aman. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan penyelewengan uang negara dalam penggunaan biaya kunjungan dinas yang dikelola Sekretariat Negara (Setneg) itu.

"Kami melihat patuh-patuh saja," kata anggota BPK, Hasan Bisri, setelah ikut menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I/2010 BPK kepada DPR, di Senayan, kemarin (12/10).

Menurut dia, berdasar hasil pemeriksaan, pihaknya belum menemukan pelanggaran dalam pemanfaatan anggaran kunjungan presiden selama ini. Hanya, penilaian BPK tersebut tidak termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya, lembaga auditor keuangan negara itu tidak memasukkan penilaian jumlah delegasi yang wajar untuk dibawa setiap melakukan kunjungan, baik luar negeri maupun domestik. "Saya kira itu adalah diskresi (kewenangan, Red) presiden. Siapa yang harus ikut itu urusan presiden," tegasnya.

Meski tidak menemukan unsur pelanggaran, BPK tetap menilai anggaran Rp 179 miliar - berdasar laporan APBN 2010 - tersebut adalah pembiayaan negara yang besar. Menurut Hasan, biaya termahal dalam kegiatan kunjungan presiden adalah pos untuk carter pesawat.