JPNN.com 
BPK Temukan Kejanggalan di Proyek Pemprov DKI, PDIP: Perencanaannya Jelek dan Tidak Matang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kelebihan pembayaran proyek pemadam kebakaran (damkar) karena perencanaan tak matang.
Hal itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, mempengaruhi proses pelaksanaan pengadaan proyek.
"Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu," kata Gembong, Rabu (14/4).
Menurut Gembong, kekurangan perencanaan dialami oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Padahal, lanjut dia, perencanaan menjadi kunci utama untuk melakukan proses pembangunan dengan benar.
"Itu merata di semua SKPD," ujar politikus PDIP DKI ini.
Gembong mengklaim Komisi A telah membahas kelebihan bayar ini pada 2020 sebelum pembahasan APBD DKI 2021.
Komisi A, tutur dia, juga kerap meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI untuk memberikan diklat perencanaan kepada SKPD.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik perencanaan proyek Pemprov DKI sebagai penyebab munculnya temuan BPK
- Hasto Siap Hadiri Pemeriksaan KPK Besok, Soroti Praperadilan dan Intimidasi Saksi
- Megawati Beri Arahan ke Kepala Daerah PDIP: Fokus ke Rakyat, Jangan Main Anggaran
- Transjakarta Dipastikan Beroperasi Normal Saat Pelantikan Kepala Daerah
- Maqdir Desak KPK Hormati Hak Hasto Ajukan Praperadilan
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK
- Hasto Kristiyanto: KPK Harus Tegakkan Hukum dengan Adil, Saya Siap Kooperatif
