BPK Temukan Kejanggalan di Proyek Pemprov DKI, PDIP: Perencanaannya Jelek dan Tidak Matang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai kelebihan pembayaran proyek pemadam kebakaran (damkar) karena perencanaan tak matang.
Hal itu, kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, mempengaruhi proses pelaksanaan pengadaan proyek.
"Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu," kata Gembong, Rabu (14/4).
Menurut Gembong, kekurangan perencanaan dialami oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.
Padahal, lanjut dia, perencanaan menjadi kunci utama untuk melakukan proses pembangunan dengan benar.
"Itu merata di semua SKPD," ujar politikus PDIP DKI ini.
Gembong mengklaim Komisi A telah membahas kelebihan bayar ini pada 2020 sebelum pembahasan APBD DKI 2021.
Komisi A, tutur dia, juga kerap meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI untuk memberikan diklat perencanaan kepada SKPD.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik perencanaan proyek Pemprov DKI sebagai penyebab munculnya temuan BPK
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- 7 Hari Jelang Pencoblosan Pilkada, Hasto: Banyak Kandidat dari PDIP Berasal dari Rakyat