BPK Temukan Kerugian Negara Rp 36,41 Miliar di Proyek e-KTP
Selasa, 02 Oktober 2012 – 13:31 WIB

BPK Temukan Kerugian Negara Rp 36,41 Miliar di Proyek e-KTP
JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, menegaskan, hasil pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis NIK Nasional 2011, belum efektif. "Permasalahan tersebut disebabkan karena konsorsium perusahaan kontraktor e-KTP tidak dapat memenuhi jumlah pencapaian KTP Elektronik tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak," kata Hadi. (boy/jpnn)
"Pelaksanaan pengadaan KTP Elektronik belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010," kata Hadi Poernomo, di gedung parlemen, di Jakarta, Selasa (2/10).
Dijelaskan Hadi, salah satu temuan BPK permasalahan ketidakefektifan sebanyak 16 kasus senilai Rp6,03 miliar. Kemudian, BPK juga menemukan ketidakhematan sebanyak tiga kasus senilai Rp 605,84 juta, ketidakpatuhan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara lima kasus senilai Rp 36,41 miliar dan potensi kerugian negara sebanyak tiga kasus senilai Rp28,90 miliar.
Baca Juga:
JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hadi Poernomo, menegaskan, hasil pemeriksaan kinerja atas Program Penerbitan Nomor Induk Kependudukan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Perkembangan Terbaru RPP Manajemen ASN, Masih Misterius, Ada Kata Insyaallah
- Kapolsek di Anambas Diduga Terima Setoran Kasus Pencurian, Propam Turun Tangan
- Seleksi PPPK Tahap 2, Zamroni: Semoga Semua Honorer Terserap, Amin
- 62 Tahun Berdiri, PAI Tegaskan Komitmen Mencetak Advokat Berintegritas
- Dipastikan Banyak Honorer Gagal Seleksi PPPK Tahap 2, Bagaimana Nasib Mereka?
- BNPB Minta Setiap Daerah Bentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana