BPK Temukan Masalah Impor di Kemendag, Begini Respons Darmin
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah efektifitas impor di Kementerian Perdagangan, sebagaimana terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 yang diserahkan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (5/4).
Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada pemerintah pusat adalah terkait pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada Kementerian Perdagangan.
Lembaga auditor negara ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saat dimintai tanggapan mengenai temuan BPK ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang membawahi kementerian yang dipimpin Enggartiasto Lukita, berdalih belum mengetahui temuan itu secara detail.
"BPK tidak menguraikan secara rinci, rasanya saya tidak cukup latar belakang menjelaskannya. Tapi memang tadi disinggung permasalahan itu," jawab Darmin di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Kamis (5/4).
Selain itu, kata Darmin, saat pertemuan pimpinan KPK dengan presiden di Istana Merdeka, juga dibicarakan permasalahan lain seperti kesehatan, utamanya terkait layanan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Lebih jauh, Darmin enggan mengomentari temuan BPK karena belum membaca secara menyeluruh data tersebut. Namun dia memastikan pemerintah akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana rekomendasi BPK.
"Itu kan semua temuan itu akan dibagikan ke setiap kementerian lembaga masing-masing untuk ditindaklanjuti bersama-sama dan akan diperbaiki kalau masih bisa diperbaiki," tambah Darmin.(fat/jpnn)
Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada pemerintah pusat adalah terkait pengelolaan tata niaga impor pangan yang dilakukan pada Kementerian Perdagangan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Tak Ada Kerugian Negara, Kubu Tom Lembong Serahkan Bukti Laporan BPK ke Hakim
- Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam
- Harga Minyak Goreng Meroket, Kemendag Akui Ada Kenaikan
- Pemkot Tangsel jadi Daerah Paling Tertib Ukur versi Kemendag RI
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Hadiri APEC di Peru, Mendag Perkuat Dukungan Perdagangan Multilateral