BPK Temukan Ribuan Kasus Korupsi
Dari Pusat Hingga Daerah
Selasa, 05 April 2011 – 11:06 WIB

BPK Temukan Ribuan Kasus Korupsi
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara semester II 2010. Hasilnya, ribuan kasus tercatat berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Ribuan kasus ini melibatkan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Total obyek pemeriksaan tersebut adalah 159 objek pemeriksaan, 147 obyek pemeriksaan kinerja dan 428 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dari 734 obyek yang diperiksa, tercatat sebanyak 6.355 kasus senilai Rp 6,46 triliun dan USD 156,43 juta. Hal ini dilaporkan Ketua BPK, Drs Hadi Poernomo Ak, pada rapat paripurna di DPR RI Jakarta, Selasa (5/4).
Baca Juga:
"Dari temuan tersebut, ada indikasi ketidakpatuhan pada peratuan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 3.760 kasus dengan nilai Rp 3,87 triliun dan USD 156,43 juta," jelas Hadi.
Hadi menambahkan, di antara temuan tersebut, senilai Rp 104,01 miliar dan USD 10,50 juta telah ditindaklanjuti oleh instansi yang diperiksa, dengan penyetoran ke kas negara dan kas daerah selama proses pemeriksaan.
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara semester II 2010. Hasilnya, ribuan kasus
BERITA TERKAIT
- Bea Cukai Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal Bernilai Rp 20,1 Miliar di Cirebon
- Hasil Audit, Sebegini Jumlah Peserta Seleksi PPPK Tahap 1 Dibatalkan Kelulusannya
- Bocah 6 Tahun Tewas Terjepit Pipa Kolam Renang di Garut
- Lewat Retret Kepala Daerah, Prabowo Dinilai Sedang Menghancurkan Demokrasi
- Prabowo: Danantara Akan jadi Salah Satu Pengelola Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan