BPK Temukan Rp 1,560 T Dana BOS-DPL Tak Jelas

"Selain temuan itu, BPK juga menemukan bahwa 47 SD dan 123 SMP di 15 kabupaten/kota belum membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu, serta penyaluran dana BOS di 32 provinsi terlambat. Hal ini mengakibatkan pembebasan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu belum tercapai sepenuhnya. Selain itu, banyak sekolah yang dana operasional sekolahnya tidak tersedia tepat waktu dan terpaksa meminjam dana dari pihak lain untuk keperluan operasional," papar Ketua BPK RI Anwar Nasution.

Meski demikian, walau masih ditemukan banyak penyimpangan dana BOS-DPL, namun menurut Anwar pula, secara umum pengendalian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabannya telah cukup baik. (esy/JPNN)