BPK Terancam Kehilangan Legitimasi Hasil Audit

Oleh karena itu, dia memandang perlu menggantikan posisi itu dalam rangka merepresentasikan profesi auditor laporan keuangan. "Sekaligus menjadi simbol komitmen penjaminan kualitas dalam pelaksanaan audit, khusus audit laporan keuangan," paparnya.

Tarkosunaryo mengatakan, CPA merupakan sebutan yang ditetapkan IAPI berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang diatur lebih lanjut dalam PP 20 Tahun 2015.

Hal itu, kata dia, sebagai bentuk pengakuan dari IAPI selaku asosiasi profesi akuntan publik terhadap kompetensi dan kapasitas seseorang dalam bidang auditor. "Hanya orang-orang yang memiliki CPA yang dapat mengajukan permohonan izin akuntan publik berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2011," jelasnya.

Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengatakan Komisi XI DPR bukan baru satu kali ini saja melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota BPK. Komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itu sudah berulang kali menguji calon komisioner BPK.

“Dengan semua hasilnya dan capaian dan catatan-catatan dari para pimpinan atau dari anggota BPK yang ada saat ini, tentu catatan-catatan itu menjadi pertimbangan berikutnya," katanya dalam kesempatan tersebut.

Kedua, ujar Johnny, calon-calon anggota yang mendaftar bukan asal-asalan. Menurut dia, calon anggota itu punya kompetensi dari berbagai disiplin ilmu, pengalaman-pengalaman dan kompetensi yang berbeda-beda sebagaimana kebutuhan BPK.

Dia menegaskan kebutuhan BPK bukan hanya auditor akuntansi tetapi banyak lainnya untuk memastikan peran lembaga itu menjadi tepat dan efektif. "Bayangkan saja kalau isinya itu adalah akuntan saja, itu akan mengalami kesulitan juga," ungkapnya.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan kalau auditor itu sederhana karena acuannya adalah CPA. Menurutnya, auditor-auditor unggul itu jumlahnya banyak sekali di BPK. "Yang perlu dari pimpinan BPK ini leadership, skill," katanya.