BPK Ungkap 'Borok' Otda

Sementara, setiap sidang DPOD juga tidak dihadiri sebagian besar menteri terkait sebagai anggota DPOD, tetapi diwakilkan staf menteri. Hal ini beresiko keputusan yang diambil DPOD tidak didasarkan pertimbangan yang komprehensif. Bahkan, ada 97 daerah baru yang tanpa melalui keputusan sidang DPOD.

Depdagri dan DPOD sendiri, masih berdasar hasil pemeriksaan BPK, tidak mendokumentasikan seluruh proses pemekaran daerah secara memadai. Meski sejak 2008 terbentuk 203 daerah baru, Depdagri belum melakukan evaluasi yang memadai terhadap kinerja daerah-daerah tersebut. "Sehingga tidak diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja pemekaran daerah, serta tidak ada feed back bagi Depdagri dan atau DPOD dalam rangka menyikapi usulan pemekaran daerah," papar Anwar. (sam/JPNN)