JPNN.com 
BPK Ungkap Pembayaran PPJ Tak Sesuai Ketentuan di Lombok Tengah
Rabu, 05 Juli 2023 – 23:30 WIB
KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka kasus suap pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK di Dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2020. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com
2. Meninjau ulang pemberian insentif pemungutan PPJ dengan mengidentifikasi kontribusi atau upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam kegiatan pemungutan PPJ.
Kepala Bappenda Lombok Tengah Baiq Aluh Windayu yang dikonfirmasi perihal tersebut belum memberikan komentar apapun.
Sedangkan Plh Sekda Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi yang dimintai keterangannya soal temuan BPK tersebut juga belum bisa berkomentar apapun.
Padahal sebelumnya, Aknal sempat berjanji untuk memberikan tanggapannya tentang sejumlah temuan BPK tersebut.
"Besok saya jelaskan sejelas-jelasnya beserta datanya dek," katanya singkat, Rabu (5/7). (mcr38/jpnn)
Atas realisasi insentif tersebut, senilai Rp 777 Juta merupakan realisasi insentif pemungutan PPJ di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah
BERITA TERKAIT
- Perkuat Sinergisitas, Panglima TNI Terima Kunjungan Ketua BPK RI
- 80 Rumah di Lombok Tengah Rusak Diterjang Angin Puting Beliung
- Endus Kerugian Negara, Dedi Mulyadi Minta BPK Audit PTPN dan Perhutani
- Danantara Audit
- Hardjuno Wiwoho: Tiga Syarat agar Danantara Bisa Dipercaya, Salah Satunya Hukuman Mati untuk Koruptor
- Sidang Korupsi Retrofit, Ahli: Tidak Ada Keterkaitan antara Kerugian Negara dan BUMN
