BPKP Diminta Minimalisir Isu Pusat dan Daerah

JAKARTA--Ditunjuknya BPKP sebagai quality assurance reformasi birokrasi (RB), hendaknya diikuti dengan makin proaktifnya lembaga pengawas tersebut dalam menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah pusat maupun daerah. Terutama mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Rabu (1/6).

"Penunjukan BPKP sebagai quality assurance tidak asal-asalan. Karenanya BPKP harus meyakinkan pelaksanaan reformasi birokrasi telah sesuai acuan nasional, kebijakan, strategi dan standar yang ditetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi," kata politisi Demokrat ini.

Dengan gencarnya pelaksanaan reformasi birokrasi ini, dia pun meminta BPKP untuk menempatkan sumber daya terbaiknya dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Di samping wajib memberikan contoh kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. "Pegawai BPKP harus berpikir three in one, yaitu intelektual yang mumpuni, mental yang baik dan fisik harus prima. Sebagai pengawas harus disegani, karena mentalnya tidak pernah goyah," cetusnya.

Masih rendahnya akuntabilitas keuangan di daerah juga disentil Mangindaan. Dia berharap BPKP semakin meningkatkan pengawasan di daerah. Apalagi, mulai 2012, reformasi birokrasi di daerah akan dimulai. (Esy/jpnn)