BPKP Masih Sisir Data Honorer K1 Pemko Medan

Antara lain pembiayaan non APBN/APBD, pembayaran terputus-putus, indikasi SPJ palsu atau fiktif, tidak dapat dilaksanakan ATT, indikasi SK palsu, berkas keuangan tidak lengkap, honor di-SPJ-kan pada satuan kerja lain, kesulitan data dan daerah bencana, dan pengangkatan bukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Sebelumnya sudah kerap diberitakan, ada 17 honorer K1 di Setwan DPRD Kota Medan yang terancam gagal karena Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai tenaga honorer diterbitkan oleh ketua DPRD, yang bukan merupakan PPK. (sam/esy/jpnn)