BPKP Tuntaskan Audit Honorer di 32 Daerah
Kamis, 28 Maret 2013 – 16:16 WIB
Selanjutnya, hasil pertimbangan BKN akan disampaikan kepada MenPAN-RB untuk penetapan formasi. Setelah formasi ditetapkan, honorer K1 masuk ke tahap pemberkasan untuk penetapan nomor induk pegawai (NIP).
Untuk diketahui, saat ini ada 8.371 honorer Katagori 1 (K1) yang tersebar di 32 daerah. Audit khusus dilakukan menyusul adanya pengaduan terkait honorer itu. (esy/jpnn)
Hasil Audit Honorer Daerah :
- Kabupaten Nganjuk (1.296 honorer)
- Kabupaten Jeneponto (280 honorer)
- Kabupaten Luwu Utara (71 honorer)
- Kota Bau-Bau (91 honorer)
- Provinsi Sulawesi Barat (65 honorer)
- Kabupaten Aceh Besar (383 honorer)
- Kota Sabang (103 honorer)
- Kabupaten Aceh Tamiang (77 honorer)
- Kabupaten Aceh Tenggara (393 honorer)
- Kabupaten Aceh Singkil (203 honorer)
- Kabupaten Simeuleu (99 honorer)
- Kota Medan (251 honorer)
- Kota Kotamobagu (13 honorer)
- Kabupaten Bolaang Mongondow (149 honorer)
- Provinsi Gorontalo (42 honorer)
- Kabupaten Purworejo (336 honorer)
- Provinsi DKI Jakarta (162 honorer)
- Kabupaten Tulang Bawang (81 honorer)
- Kabupaten Ogan Komering Ulu (604 honorer)
- Provinsi Kalimantan Timur (70 honorer)
- Provinsi Papua (479 honorer)
- Kabupaten Mimika (496 honorer)
- Provinsi Bali (31 honorer)
- Kabupaten Manggarai Barat (232 honorer)
- Kabupaten Rote Ndap (131 honorer)
- Provinsi Kepulauan Riau (181 honorer)
- Kabupaten Toli-Toli (300 honorer)
- Kabupaten Bekasi (278 honorer)
- Kota Bekasi (192 honorer)
- Kabupaten Seram Bagian Timur (1.165 honorer)
- Kabupaten Seram Bagian Barat (144 honorer),
- Kota Ambon (0) Ambon diinvestigasi, karena dari pengaduan disebut ada honorer K1 tapi di data tidak ada.
JAKARTA - Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu (ATT) untuk mengetahui jumlah tenaga honorer di 32 daerah akhirnya tuntas. Saat ini, posisi hasil
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- BMKG: Seluruh Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Jumat Pagi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis