BPKP Turun Ke Daerah, Audit APBD
Jumat, 31 Mei 2013 – 22:37 WIB
Ditambahkan WamenPAN-RB Eko Prasojo, evaluasi biaya perjalanan dinas, konsinyering, dan belanja modal merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan adanya penetapan 98 daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi diharapkan ada perubahan dalam pengelolaan anggaran.
Baca Juga:
"Seluruh instansi daerah sudah harus melakukan efisiensi perjalanan dinas sebanyak 20 persen, tidak melakukan rapat di hotel, dan mengurangi pembelanjaan barang yang tidak penting," tegasnya.
Kedua petinggi KemenPAN-RB ini juga mencium ada penggunaan belanja modal untuk honor-honor PNS yang semestinya masuk di belanja pegawai. Akibatnya porsi belanja barang berkurang dan tergerus belanja pegawai.
"Ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan anggaran. Jadi harus kita atur lagi agar ada efisiensi," tandasnya. (Esy/jpnn)
JAKARTA--Awal Juni ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri
- 15 Ketum Kadin Provinsi: Kami Ingin Meluruskan Organisasi Ini Tetap Satu
- TASPEN Tanam 600 Bibit Pohon di Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi
- Soal Kartu Air Sehat, Ketua DPRD Jakarta Berharap Cakupan Bisa Diperluas
- Begini Langkah Kadin Provinsi untuk Mempertahankan Satu Kamar Dagang dan Industri