BPN: 7,3 Juta Ha Tanah Terlantar

JAKARTA - Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa diperlukan percepatan legalisasi tanah masyarakat, atau yang dikenal dengan program sertifikasi tanah. Sebab menurutnya, BPN mengidentifikasi saat ini ada sekitar 7,3 juta hektar tanah telantar.

Langkah ini sendiri juga merupakan bagian dari realisasi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di Kabinet Indonesia Bersatu II, yang sebentar lagi akan sampai pada waktunya. "Kami melaporkan kepada Presiden tentang apa saja perkembangan pengelolaan pertanahan di tanah air, termasuk program BPN ke depan. Beberapa hal yang memperoleh perhatian khusus ialah (soal) percepatan legalisasi aset tanah, atau sertifikasi tanah masyarakat," kata Joyo kepada wartawan, di kantor Presiden, Rabu (13/1) siang.

Sertifikasi tanah masyarakat ke depan, kata Joyo pula, akan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan terbaru dalam pengembangan program kantor pertanahan bergerak, atau yang dikenal dengan Larasita. "Tadi kami sudah melaporkan persiapan peluncuran program strategis pertanahan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Rencananya, peluncuran dilakukan hari Jumat nanti di Marunda (Jakarta)," beber Joyo.

Menjelang berakhirnya 100 hari program KIB jilid II yang jatuh pada 23 Januari nanti, kata Joyo, pemerintah sendiri melalui BPN telah dan akan terus melakukan penertiban tanah-tanah terlantar di seluruh tanah air. "Saat ini telah kami identifikasi seluas 7,3 juta hektar tanah terlantar. Pada program 100 hari, akan diselesaikan seluruh aturan yang berkaitan dengan itu. Nantinya, tanah ini akan digunakan untuk keperluan masyarakat, sementara sebagian lagi untuk keperluan pembangunan. Kami harapkan peran serta masyarakat dalam program ini," ungkapnya. (gus/jpnn)