BPN: Jokowi Sudah Terkepung, Tinggal Sekakmat

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Habiburokhman mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi gangguan yang berpotensi menjadi kecurangan di Pilpres 2019.

Antara lain, terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Habiburokhman, pihaknya secara terbuka telah menyampaikan temuan yang ada ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera diperbaiki.

"Kami enggak mungkin juga keras-kerasan, sampai paling ekstrem boikot pemilu, kami yang rugi. Kami sudah sampaikan, tolong perbaiki. Memang enggak akan pernah sempurna DPT ini," ujar Habiburokhman pada diskusi bertajuk 'Kampanye 02 Sering Diganggu: Tegakkan Fair Play!' yang digelar di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, di Jakarta, Rabu (10/4).

Habiburokhman mencontohkan temuan 17,5 juta data pemilih yang tak wajar, yang sebelumnya telah dilaporkan ke KPU. Di dalamnya terdapat data sangat banyak pemilih yang lahir tanggal 1 Januari.

(Baca Juga: Prabowo Tembus 50 Persen, Jokowi Mustahil Mengejar)

"Itu kan sudah enggak normal kalau dalam konteks statistik, sepuluh kali lipat jumlah angka lahir penduduk lain. Makanya seruan Pak Prabowo dan Habib Rizieq, semua harus menjadi saksi datang ke TPS," ucapnya.

Habiburokhman optimistis potensi kecurangan bisa diminimalisir, ketika seluruh masyarakat pendukung Prabowo-Sandi mau turun ke TPS secara bergantian mengawal hingga penghitungan suara selesai dilakukan.

"Hanya itu satu-satunya cara. Pada akhirnya kan kecurangan itu besar di TPS. Misal orang memilih dua kali," ucapnya.