BPN Prabowo – Sandi: Kami Tidak Akan Melakukan Intimidasi kepada Pengkritik

Program yang juga akan dilanjutkan adalah peningkatan kualitas aparatur negara, termasuk sistem maupun kedisiplinan. Jokowi - Ma’ruf juga akan memastikan publik mendapat ruang untuk melakukan pengawasan sekaligus melaporkan penyimpangan di birokrasi.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo-Sandi berjanji memperbaiki sejumlah persoalan mendasar yang terjadi di pemerintahan saat ini.

Sudirman Said, direktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mencontohkan janji Sandiaga Uno saat debat cawapres 17 Maret Lalu. Yakni, birokrasi dan pelayanan yang efisien melalui kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

”Tentu butuh waktu. Tapi, sebetulnya bujet yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal,” ucapnya.

Menurut Sudirman, program e-KTP memiliki tujuan yang bagus. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan e-KTP justru memunculkan praktik korupsi. Karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi manajemen dan SDM agar e-KTP bisa berfungsi optimal.

”Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada cip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan. Ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah. Jangan dikorupsi,” ujar mantan menteri ESDM itu.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Viva Yoga Mauladi menambahkan, pemerintahan Prabowo-Sandi juga akan memaksimalkan peran sebagai abdi negara. Dalam arti, siapa pun yang menjabat bersama Prabowo - Sandi harus siap menerima kritik.

”Pemerintahan Prabowo-Sandi ke depan adalah yang kuat, bersih, berwibawa, dan bisa dikritik,” ungkapnya.