BPOM Diminta Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Hernani Hurustiati mengkritisi pola efesiensi perjalanan dinas yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ini lantaran efisiensi biaya perjalanan dinas sebanyak Rp19 miliar atau lima persen dari total biaya Rp185 miliar paling banyak difokuskan untuk pembangunan gedung saja, yaitu sebesar Rp9 miliar.  

 

"Kenapa hasil penghematan biaya perjalanan dinasnya, ada Rp9 miliar yang diplotkan untuk bangun gedung. Itukan harusnya masuk dalam usualan biaya tambahan," kritik Hernani Hurustiati, anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM Lucky Oemar Said di Gedung Senayan, Senin (15/10).

Politisi Golkar ini berpendapat, harusnya dana Rp9 miliar dimasukkan dalam kegiatan penguatan pengawasan jajanan anak sekolah serta obat dan makanan di masyarakat. "Saya ngeri ketika tahu kikil saja yang dijual di restoran-restoran Padang banyak yang palsu. Nah ini kerjanya BPOM," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Mamat Abdullah. Anggota Komisi IX dari fraksi Golkar ini mengaku kecewa dengan realokasi dana perjalanan dinas BPOM yang tidak fokus pada pengawasan.